Apa Isi Piagam Jakarta?

Pada masa perang Jepang melawan negara Sekutu, Indonesia mendapat janji kemerdekaan yang direalisasikan dalam bentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Pembentukan badan ini terjadi pada tanggal 29 April 1945 yang dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 sebagai bentuk nyata janji Jepang.

Dalam menyiapkan segala kebutuhan atau persiapan kemerdekaan, faktanya BPUPKI pun memiliki banyak masalah perbedaan hingga melahirkan Piagam Jakarta.

Proses terbentuknya Piagam Jakarta

Pada masa reses, telah terbentuk Panitia Sembilan yang beranggotan 9 orang untuk mengumpulkan gagasan-gagasan terkait persiapan kemerdekaan Indonesia.

Panitia ini pula yang menyusun naskah teks proklamasi yang akhirnya menjadi mukadimah atau pembukaan UUD 1945 yang disebut sebagai Piagam Jakarta.

Ada beberapa rumusan yang diusulkan seperti Ir Soekarno dan Moehamad Yamin hingga tersepakati menjadi sila dasar Pancasila.

 Isi Piagam Jakarta

Selain menjadi pembuka UUD 1945 yang sering dibaca saat ini, isi dari naskah Piagam Jakarta atau sering pula disebut sebagai Jakarta Charter berikut ini.

1-Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

2-Kemanusiaan yang adil dan beradab

3-Persatuan Indonesia

4-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan/keadian.

5-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Intisari tersebut dirumuskan oleh Panitia Sembilan yang terdiri dari Ir Soekarno, Drs Mohammad Hatta, MR A Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdoel Kahar Muzakir, Agoes Salim, Mr Ahmad Soebarjo, Wahid Hasjim dan Mr Moehammad Yamin.

Hasil tersebut kemudian diumumkan sebelum terjadi keretakan akibat silang pendapat.

Ketika sidang kedua BPUPKI dimana ketika itu diagendakan penyusunan UUD, Piagam Jakarta kemudian dijadikan sebagai prembule atau Muqaddimah.

Istilah dari muqaddimah itupun kemudian diganti tepatnya ketika UUD 1945 disahkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi Pembukaan UUD.

Butir pertama dari Piagam Jakarta yang mengemukakan tentang kewajiban untuk menjalankan syariat Islam khusus bagi pemeluknya kemudian diganti dengan sila 1 Pancasila yang kita kenal sekarang “Ketuhanan yang Maha Esa”.

Pergantian ini dilakukan atas usul A.A. Marawis oleh Drs. M. Hatta. Adapun perihal penggantian ini telah dikonsultasikan dengan Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimejo, dan Teuku Muhammad Hassan. Naskah Piagam Jakarta kemudian ditulis dan ditandatangani oleh Panitia Sembilan.

Perkembangan Piagam Jakarta

Faktanya, apa yang dirumuskan oleh Panitia Sembilan mendapatkan banyak kecaman dari para rakyat di bagian wilayah Indonesia Timur.

Hal ini disebabkan oleh adanya ayat pertama yang mencakup nilai Islam bagi para pemeluknya.

Jika sila tersebut tidak diubah maka wilayah Indonesia tingah hingga timur memilih melepaskan diri dari Indonesia.

Hal ini pula yang membuat dasar kelahiran Pancasila yang dikenal sebagai ideologi Bhinneka Tunggal Ika Indonesia.

Kini, Piagam Jakarta telah berubah menjadi sila yang tercantum dalam ideologi Pancasila.

Perubahan tersebut ada pada sila pertama menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa setelah Ir Soekarno pun menghubungi Moh Hatta dan wakil-wakil delegasi Islam.

Setelah diadakan konsultasi, pihak delegasi Islam  sebelumnya menolak atau keberatan dengan perubahan tersebut.

Namun, semua orang pun menyetujui perubahan tersebut demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hasil perubahan tersebut diumumkan dalam sidang pleno PPKI sebelum akhirnya disahkan sebagai ideologi negara pada tanggal 18 Agustus 1945 termasuk keputusan mengenai pemerintahan sementara setelah Jepang menyerah pada sekutu.

Itulah sejarah dan isi Piagam Jakarta tentu wajib diketahui seluruh penduduk Indonesia khususnya para generasi penerus untuk mencintai dan menghargai upaya para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia.

Referensi
  1. Sjaichu, H.A. 1966. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA No. XX/MPRS/1966. Diambil dari tatanusa.co.id
  2. Saifuddin Anshari, Endang. 1983.  Piagam Jakarta 22 Juni 1945: dan sejarah konsensus nasional antara nasionalis Islami dan nasionalis “Sekular” tentang dasar negara Republik Indonesia 1945-1959. Penerbit Pustaka.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *