Tugas PPKI dan PPUKI

PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada awalnya adalah badan bentukan Jepang dengan nama Dokuritsu Yunbi Inkai.

Badan ini didirikan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan diresmikan dua hari kemudian oleh Marsekal Hisaichi Terauchi setelah komandan tentara Jepang di Asia Tenggara itu bertemu dengan sejumlah tokoh nasional di Saigon, Vietnam, yaitu Soekarno, Moh. Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat.

Badan yang menggantikan BPUPKI ini memiliki 21 anggota utama dan 6 anggota tambahan tanpa sepengetahuan Jepang. Berikut para anggotanya:

  1. Ir.Soekarno – ketua
  2. Drs. Moh. Hatta – wakil ketua

Para anggotanya adalah

  • Dr.Mr. Soepomo
  • Pangeran Soerjohamidjojo
  • KRT Radjiman Wedyodiningrat
  • Pangeran Poerbojo
  • R P Soeroso
  • Mr.Teuku Muhammad Hasan
  • Kiai Abdoel Wachid Hasjim
  • Mr. Abdul Maghfar
  • Soetardjo Kartohadikoesoemo
  • Andi Pangerang
  • Otto Iskandardinata
  • A.H Hamidan
  • Ki Bagus Hadikusumo
  • Drs. Yap Tjwan Bing
  • Abdoel Kadir
  • Mr. Johannes Latuharhary
  • GSSJ Ratulangi
  • I Goesti Ketoet Poedja
  • Mohammad Amir

Sementara anggota tambahannnya adalah

  • Ki Hadjar Dewantara
  • Kasman Singodimejo
  • Ahmad Soebardjo
  • Sajoeti Melik
  • Iwa Koesoemasoemantri
  • RAA Wiranatakoesoema

Tugas PPKI

Tugas-tugas yang diemban PPKI adalah sebagai berikut:

  • mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia
  • mengesahkan undang-undang dasar negara
  • memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden Indonesia, yaitu Soekarno dan Moh.Hatta
  • membentuk komite nasional yang membantu tugas presiden sebelum MPR dan DPR terbentuk

Sidang-sidang PPKI

Dalam perjalanan sejarahnya, PPKI mengadakan sidang sebanyak tiga kali dengan berbagai fokus yang berbeda. Berikut hasil-hasil sidangnya

Sidang pertama (18 Agustus 1945)

Dalam sidang pertama inilah enam anggota tambahan tersebut diselipkan setelah sempat ditolak oleh sejumlah golongan muda karena dianggap badan bentukan Jepang. Hasil sidang pertama ini yaitu

  • mengesahkan UUD 1945 beserta pembukaannya.
  • mengganti sila pertama pancasila dengan ‘Ketuhanan yang Maha Esa’ dari kalimat ‘Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’.
  • menetapkan presiden dan wakil presiden RI
  • membentuk komite nasional.

Sidang kedua (19 Agustus 1945)

Dalam sidang kedua ini sejumlah perangkat pemerintahan dibahas dan dibentuk. Hasil-hasilnya adalah

  • membagi Indonesia menjadi 8 propinsi sekaligus memilih gubernur masing-masing daerah, yaitu
    1.Sumatra dengan Teuku Mohammad Hassan sebagai gubernurnya.
    2. Jawa Barat dengan Sutarjo Kartohadikusumo sebagai gubernurnya.
    3. Jawa Tengah dengan R. Panji Suroso sebagai gubernurnya.
    4. Jawa Timur dengan R.A Suryo sebagai gubernurnya .
    5. Sunda Kecil dengan Mr. I Gusti Ketut Puja Suroso sebagai gubernurnya.
    6. Maluku dengan Mr. J. Latuharhary sebagai gubernurnya.
    7. Sulawesi dengan Dr.G.S.S.J. Ratulangi  sebagai gubernurnya.
    8. Kalimantan dengan Ir. Pangeran Mohammad Nor sebagai gubernurnya.
  • memilih 12 menteri dalam kabinet pertama RI. Rincian menteri-menterinya adalah
    1.Departemen dalam negeri  : RRA Wiranata Kusumah
    2. Departemen luar negeri  : Mr. Achmad Soebardjo
    3. Departemen kehakiman  : Prof. Dr. Mr Soepomo
    4. Departemen pengajaran : Ki Hajar Dewantoro
    5. Departemen pekerjaan umum  : Abukusno Cokrosuyoso
    6. Departemen perhubungan  : Abikusno Comrisuyoso
    7. Departemen keuangan  : AA maramis
    8. Departemen Kemakmuran  : Ir. Surachman
    9. Departemen kesehatan  : dr. Buntaran Martoatmojo
    10. Departemen sosial : Mr. Iwa Kusuma Sumantri
    11. Departemen keamanan rakyat  : Supriyadi
    12. Departemen Penerangan  : Mr. Amir syamsudin
  • membentuk komite nasional daerah
  • membentuk Tentara Rakyat Indonesia yang berasal dari tentara Heiho dan Peta
  • memasukkan kepolisian dalam departemen dalam negeri

Sidang ketiga (22 Agustus 1945)

Sidang ketiga ini memiliki agenda utama yaitu membahas hal-hal yang berhubungan dengan pembentukan komite nasional serta beberapa organisasi lainnya. Hasil-hasilnya adalah

  • membentuk PNI (Partai Nasional Indonesia)
  • membentuk BKR (Badan Keamanan Rakyat)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan betapa besarnya peran PPKI dalam kemerdekaan Indonesia.

Hasil kerja tokoh-tokoh tersebut perlu diapresiasi demi kemerdekaan bangsa.

Referensi
  1. Ricklefs (1982), A History of Modern Indonesia, Macmillan Southeast Asian reprint, ISBN 0-333-24380-3
  2. Simons, G.(2000). Indonesia: The Long Oppression. Palgrave Macmillan. ISBN 978-0-333-98284-6
  3. Widyantara, Alfan. Sejarah Pembentukan PPKI. 2015, Maret, 17.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *