Apa Tujuan Otonomi Daerah?

Otonomi daerah artinya adalah sebah wewenang, hak serta kewajiban daerah otonom untuk mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat tanpa campur tangan pihak lain namun harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini dimaksudkan agar daerah yang mendapatkan hak istimewa tersebut bisa mengatur segala urusan termasuk memaksimalkan potensi yang ada di wilayah tersebut.

Contoh konkrit daerah di Indonesia yang berhak mengatur rumah tangga sendiri adalah Daerah Istimewa Aceh dan Daerah Istimewa Yogjakarta.

Kedua daerah tersebut memiliki hak dan wewenang mengatur seluruh pemerintahan tanpa ada campur tangan pemerintah pusat atau disebut otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah

Titik fokus yang menjadi perhatian pemerintah daerah yang mendapatkan hak otonomi adalah mengembangkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah memiliki dasar hukum yang jelas sesuai peraturan yang berlaku.

Dasar hukum tersebut antara lain Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 1-7, pasal 18 a ayat 1-2, pasal 18b ayat 1-2, ketetapan MPR RI tahun 1998 dan 2004 serta UU no 32 dan 33 tahun 2004 serta UU 23 tahun 2014 yang terbaru.

 Asas atau dasar

Desentralisasi

Desentralisasi merupakan sebuah pemberian wewenang dari pemerintah pusat yang ditujukan kepada pemda atau pemerintah daerah guna mengurus urusan dari daerahnya sendiri.

Dekosentrasi

Dekosentrasi disebut sebagai pelimpahan kewenangan dari pemerintahan pusat yang ditujukan sebagai alat untuk melengkapi kelengkapan pemerintahan pusat dimana lokasinya pada daerah tertentu guna mengadakan urusan sesuatu

Tugas pembantuan

Bisa dikatakan jika tugas pembatuan ini merupakan sebagian dari urusan pemerintah daerah provinsi atau pemerintah pusat yang ditujukan ke pemerintahan kabupaten atau kota guna melaksanakan pengurusan pemerintahan yang sudah menjadi kewenangan daerah provinsi.

Tujuan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia

Berikut ini adalah tujuan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang diharapkan mampu dicapai oleh kebijakan istimewa tersebut.

Meningkatkan pelayanan terbaik untuk masyarakat daerah

Diharapkan pemerintah daerah bisa meningkatkan pelayanan bagi masyarakat di daerah mereka masing-masing tanpa harus meninggu pemerintah pusat.

Mengembangkan demokrasi lebih baik

Otonomi sangat bermanfaat untuk mengembangkan sikap demokrasi misalnya pemerintah daerah hendak membentuk organisasi atau pemilukada. Semua keputusan bisa saja dilakukan tanpa harus menunggu instruksi dari pusat.

Memeratakan keadilan dan wilayah

Adanya kebebasan hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah mengatur sendiri membuat mereka lebih bisa memeratakan keadilan dan melakukan pemekaran wilayah sesuai kebutuhan.

Menjalin komunikasi yang baik antara daerah dan pusat

Meski memiliki hak dan wewenang, pemerintah daerah tetap harus mendiskusikan semua kebijakan dengan pemerintah pusat. Hal inilah yang membuat jalinan komunikasi antara daerah dan pusat terjaga dengan baik.

Memberdayakan dan meningkatkan daya saing masyarakat

Pemerintah daerah membebaskan masyarakat membentuk organisasi yang bisa meningkatkan dan memajukan daerah misalnya Karang Taruna dan lain-lain.

Pemaksimalan potensi daerah pun diharapkan bisa memberikan angina segar bagi kemajuan daerah.

Menumbuhkan karakter daerah

Karakter atau ciri khas daerah bisa terkelola dengan baik sehingga mampu meningkatkan banyak sektor misalnya sektor perekonomian.

Pemerintah daerah pun bisa mengatur sendiri dengan mengajak serta masyarakat daerah ikut berperan.

Memaksimalkan potensi lembaga daerah

DPRD adalah salah satu lembaga daerah yang turut aktif menciptakan kebijakan otonomi daerah yang akan memaksimalkan potensi masyarakat setempat.

Mereka juga akan menjadi perantara efektif menyalurkan aspirasi masyarakat daerah langsung ke pemerintah pusat.

Otonomi daerah telah diatur dalam Undang-Undang yang berarti segala kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan dikelola oleh pemerintah daerah yang diawasi pemerintah pusat.

Sumber referensi
  1. Anonim. 2017. 10 Tujuan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Guruppkn.com
  2. Chalid, Pheni. 2005. Otonomi daerah: masalah, pemberdayaan, dan konflik. Kemitraan
  3. Sujamto. 1990. Perspektif otonomi daerah. Rineka Cipta

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *